• Admin
• 0 Komen

WAKO RAMLAN : Masyarakat Harus Menerima Informasi yang Benar

Walikota, H. Ramlan Nurmatias, SH., membuka secara resmi sosialisasi pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM), Senin (15/3) pagi. Acara yang berlangsung di Hall Balaikota tersebut dihadiri Camat, Lurah dan Pengurus Inti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan.

Dalam sambutannya Wako mengungkapkan Kelompok Informasi Masyarakat atau yang biasa disebut KIM merupakan lembaga masyarakat yang konsern dalam mengelola informasi. Dengan keberadaan KIM, diharapkan masyarakat dapat menerima informasi yang benar dan berkualitas.

“Kita tidak menginginkan ada masyarakat kota Bukittinggi yang menjadi korban dari berita-berita bohong. Apalagi yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah. Karena kesalahan informasi bisa saja menimbulkan kerawanan dan perpecahan di tengah masyarakat”, terang Ramlan.

Ia mencontohkan permasalahan pengaktifan kembali jalur kereta api dalam kota Bukittinggi. Banyak masyarakat menerima informasi yang salah tentang rencana tersebut. Akibatnya muncul riak-riak penolakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurutnya masyarakat dan pemerintah membutuhkan jembatan untuk saling berkomunikasi, dan salah satunya adalah melalui Kelompok Informasi Masyarakat. Dengan KIM segala kebijakan pemerintah bisa dikomunikasikan kepada masyarakat secara merata. Sehingga sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dapat terwujud.

”Masyarakat harus mengetahui tidak ada pemerintah daerah yang berniat mencelakai masyarakatnya. Pemerintah berupaya menata kota ini sebaik mungkin sehingga kota Bukittinggi menjadi kota tujuan wisata yang nyaman dan masyarakatnya hidup tertib, aman dan sejahtera”, ungkapnya.

Sementara Kadis Kominfo Provinsi Sumbar, Ir. Yefllin yang turut menjadi narasumber mengungkapkan KIM merupakan kelompok dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok ini nantinya akan menjadi mitera pemerintah dalam mendiseminasikan informasi serta menampung aspirasi dari masyarakat luas. Pada tahapan awal pementukan, KIM akan konsern dalam meningkatkan kualitas lembaganya, baik dalam hal SDM maupun fasilitas pendukung. Tahapan berikutnya KIM akan menjadi rujukan informasi bagi masyarakat sekitar KIM. Dan pada tahapan ketiga KIM akan berperan aktif dalam menyukseskan program pembangunan.

Pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dikatakannya akan terus melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggota KIM dalam pengelolaan organisasi dan informasi segingga KIM yang mandiri dapat terwujud.

Sosialisasi turut menghadirkan narasumber Ketua KIM Tujuah Koto Talago sebagai KIM yang telah berhasil dalam melaksanakan pengolahan informasi dan terdaftar di kementerian Hukum dan HAM, Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi, Drs. H. Johnni dan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik. (nugrahadi)