• Admin
• 0 Komen

PEMKO GELAR SOSIALISASI EVALUASI JABATAN

Bukittinggi—Pemko Bukittinggi melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan evaluasi jabatan di lingkungan Pemko di aula balaikota Bukit Gulai Bancah. Kegiatan berlangsung dua hari dibuka Sekda Yuen Karnova, S.E., Kamis (1/12) diikuti sebanyak 40 peserta dari SKPD.

Menurut Kasubag Analisis dan Aparatur Bagian Organisasi, Taufiqurrahman, S.Sos, M.M., bimtek dan sosialisasi penyusunan evaluasi jabatan bertujuan untuk penataan reformasi birokrasi, penempatan dan pemberian tunjangan gaji yang layak bagi PNS. Peserta dengan kriteria minimal kepangkatan III/b, punya analisa yang kuat, pernah ikut bimtek analisis jabatan dan mampu mengoperasikan komputer. Narasumber DR. Janry Haposan dan Abdul Hadi dari Badan Kepegawaian Negara.

Sekda Yuen Karnova dalam amanatnya ketika membuka kegiatan tersebut menyebutkan, seluruh aparatur pemerintahan di Pemko Bukittinggi diimbau mempelajari dan melakukan analisa terhadap pelayanan yang belum dilakukan terhadap masyarakat. Jika benar-benar diperlukan sesuai tuntutan dan kebutuhan segera lakukan evaluasi dan masukkan dalam kegiatan melalui koordinasi Bagian Organisasi, sehingga bisa menyentuh langsung perlindungan masyarakat.

“Sekarang banyak aspek pelayanan, ataupun pengawasan kita yang semestinya ada tapi tidak dilakukan, lantaran tidak jelas itu tugas atau kewenangan siapa,” tegas Yuen. Idealnya, birokrasi yang ada itu hendaklah mengayomi masyarakat dari segala aspek, bukan justeru menjadi beban. Istilah PGPS alias pintar-goblok penghasilan sama sudah saatnya ditinggalkan dan diganti visi dan misi yang jelas untuk pelayanan dan melindungi masyarakat sesuai jabatan dan amanah yang diemban.

Yuen mencontohkan soal jaminan dalam layanan jasa konsumen. Misalnya jika terjadi hal-hal merugikan konsumen dalam pengisian bahan bakar, apakah melalui dugaan permainan alat ukur, takar dan timbangan, pemerintah daerah semestinya eksis dalam permasalahan itu. Bukankah di dalam nawacita Presiden Joko Widodo digariskan bahwa pemerintah daerah itu mesti ada dalam segala aspek pelayanan kemasyarakatan. Namun, kenapa dalam hal perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan melalui dugaan permainan alat ukur dan timbangan selama ini Pemda tidak terlibat.  

Karena itulah dia sangat mendukung evaluasi jabatan yang dihelat oleh Bagian Organisasi Setda Bukittinggi itu agar permasalahan tersebut dapat dicermati dan dimasukkan dalam kegiatan serta program yang konkret ke depan. Para pesertanya harus jelas. Evaluasi jangan hanya sekali. Laksanakan lagi jika dibutuhkan, tapi dengan catatan peserta tetap. (wandi/humas/kominfo)