• Admin
• 0 Komen

BUKITTINGGI KOMIT LAKUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Staf khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fernandes Hutagalung, ST.MM., memuji  komitmen Walikota Bukittingi H. Ramlan Nurmatias, SH. dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal itu terlihat dari program dan kegiatan Pemerintah Kota yang selalu memperhatikan keterlibatan kaum perempuan dan kelayakan terhadap anak.

Demikian disampaikan Fernandes pada Forum Analisis Kebijakan Staf Khusus Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (2/11) di Rocky Hotel.

Menurutnya hal itu harus dimiliki oleh seluruh kepala daerah, sehingga tidak ada lagi kota atau daerah di Indonesia yang tidak layak anak atau mendiskriminasikan kaum perempuan. “Jika kepala daerah telah komit maka saya yakin dua hal itu juga akan tergambar dalam kebijakan, program, kegiatan dan capaian pemerintah daerah”, terangnya.

Wako Ramlan dalam sambutannya mengungkapkan ada beberapa langkah nyata Pemko Bukittinggi dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diantaranya dengan adanya sekolah layak anak, Puskesmas layak anak, tersedianya ruang laktasi di kantor pemerintah, penyediaan taman kota atau ruang terbuka hijau di setiap kelurahan dan mengefektifkan kegiatan PIK R di sekolah-sekolah.

“Kita tidak menginginkan di Kota Bukittinggi yang telah mendapatkan Anugrah Prahita Ekapraya dari pemerintah pusat terjadi kasus-kasus penelantaran atau pelechan seksual anak. Untuk itu kita berharap kepada seluruh stake hoder kota terutama di lingkungan sekolah dan bermain anak untuk tetap melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap-kemungkinan-kemungkinan terjadinya kasus serupa”, himbaunya.

Sementara sebagai bukti pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, beberapa waktu lalu Ramlan tidak ragu mengangkat seorang lurah perempuan karena dianggap mampu mengemban tugas tersebut. Ia juga menghimbau seluruh SKPD dalam menjalankan program tetap memperhatikan kedua aspek tersebut. Baik itu dalam pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Ramlan adat istiadat di ranah minang ini telah menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang terhormat dan terjaga. Dimana budaya matriarki memposisikan perempuan sebagai bundo kanduang yang memiliki peran strategis dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Sedangkan seorag anak diminangkabau tidak hanya ditanggungjawabi oleh kedua orang tuanya. Namun ia juga dijaga dan didik oleh seorang mamak yaitu saudara laki-laki dari ibunya.

Turut hadir pada acara tersebut Staf khusus Kementerian PPKB Ir. Albaet Pikri M.S., Benny Bernard Arnoldo Naraha, Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait, dan stake holder  kota lainnya. (riri/kominfo)