B U K I T T I N G G I
detail news

28 Jul,2016 00:07

Tingkatkan Pemahaman dan Penanggulangan DBD, Pertemuan Lintas Porgram dan Lintas Sektoral Diadakan

Guna meningkatkan pemahaman dan meningkatkan upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD), Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi mengadakan Pertemuan Lintas Program Pengendalian DBD tingkat Kota Bukittinggi pada Kamis (28/07) Di Hall Balaikota Bukittinggi. Pertemuan itu dibuka Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.


.Eka Budi Satria, SKM selaku panitia melaporkan permasalahan DBD sampai saat ini masih menjadi masalah prioritas dalam program pengendalian penyakit menular di Bukittinggi. Perkembangan terakhir sampai April 2016 ditemukan 84 kasus yang terdiri dari kasus Demam Dengue (DD), Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Syock Syndrome (DSS) dengan dua kasus kematian. Hal itu tentu menjadi perhatian Pemko Bukittinggi agar tidak menimbulkan peningkatan kasus DBD lebih banyak lagi. Sejauh ini upaya pencegahan dan pengendalian telah dilaksanakan DKK. Berpedoman kepada Petunjuk Kementrian Kesehatan dan Perwako Bukittinggi No. 55 tahun 2014 tentang Pengendalian DBD. Upaya itu seperti pemberdayaan siswa di SD dengan program Kader Mandiri Pemberantasa Sarang Nyamuk (PSN), Pemantauan jentik secara berkala oleh kader/ juru pemantau jentik (Jumantik), Penyuluhan/ promosi DBD, Fooging Fokus, Penyelidikan Epidemiologi dan pelatihan petugas serta pertemuan monitoring dan evaluasi program dengan melibatkan rumah sakit dan lintas sektor.

Menurut Eka, kendala serta permasalahan dalam program pencegahan dan pengendalian DBD seperti belum efektifnya pelaksanaan program dilapangan, dukungan dan peran lintas sektor terkait belum berjalan optimal, serta masih rendahnya peran keluarga, masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk di tingkat rumah tangga sendiri. Untuk itu diperlukan dukungan dari semua pihak dan masyarakat agar program pencegahan dan pengendalian DBD dapat terwujud efektif. Sebab tanpa komitmen dari semua stakeholder upaya pengendalian DBD yang dilakukan oleh sektor kesehatan saja tidak akan memberikan daya ungkit.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi H. Yuen Karnova, SE dalam sambutannya mengatakan DBD adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue, ditandai demam 2-7 hari disertai dengan manifestasi pendarahan, penurunan trombosit serta gejal-gejala khas sperti nyeri kepala, nyeri otot dan tulang, ruam kulit dan nyeri pada belakang bola mata. Analisa kasusu DBD diIndonesia menunjukkan bahwa kasus tertinggi berada disetiap bulan Januari, Februari, Maret dan bulan-bulan berikutnya cenderung mengalami penurunan, namun pada bulan Oktober-Desember kembali mengalami peningkatan. Angka kesakitan DBD di Bukittinggi menurut Yuen tergolong tinggi. Hal ini tentu memerlukan keseriusan semua pihak dalam upaya pencegahan/ pengendaliannya. Pada empat tahun terakhir sejak tahun 2012 kasus DBD cenderung meningkat dan berada di atas angka nasional yaitu 55 per 100.000 penduduk.


Pemetaan kasus kesakitan DBD di Bukittinggi pada tahun 2014 dan 2015 enunjukkan kasus DBD telah ditemukan di hampir seluruh kelurahan di Kota Bukittinggi. Dapat dikatakan Bukittinggi termasuk daerah endemis DBD. Yuen berharap pertemuan lintas program dan lintas sektoral pengendalian DBD hari ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap permasalahan DBD yang tengah kita hadapi saat ini serta dapat mengeluarkan kesepakatan/ komitmen bersama untuk mencegah dan mengendalikan serta menindak lanjutinya segera.

Peserta pertemuan berjumlan 78 orang dari berbagai unsur seperti Lurah, Camat, Ketua RT, Kepala Puskesmas, Unsur Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Ketua Stikes, Ketua LPM Kecamatan serta Kepala SKPD terkait. Materi pertemuan antara lain Permasalahan dan Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian DBD di Kota Bukittinggi oleh Kepala DKK, Vektor Aedes Aegepty dan Epidemiologi Penyakit DBD oleh Aidil Onasis, SKM, M.Kes Dosen Poltekes Kemenkes RI Padang serta Upaya Sektoral dan Masyarakat dalam mewujudkan efektifitas pengendalian DBD di Kota Bukittinggi oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari. (fika/kominfo)