index.html
31 May,2016 00:05
75 Kepsek, Kepala Puskesmas dan Lurah diberi Advokasi dan Evaluasi dalam rangka Percepatan Kota Layak Anak
Dalam rangka percepatan terwujudnya Bukittinggi menuju Kota Layak Anak, Selasa (31/05) Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bukittinggi mengadakan Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Kota Layak Anak. Advokasi dan Evaluasi itu berlangsung satu hari di Hall Balaikota Bukittinggi.
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Nurhuda sebagai panitia melaporkan Pemerintah telah dan sedang berupaya mewujudkan Bukittinggi Kota Layak Anak dan telah menindak lanjutinya. Yaitu dengan menginisiasi Bukittinggi menuju Kota Layak Anak dengan melaksanakan Program pemenuhan hak-hak anak melalui Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak, instruksi tentang pemenuhan hak-hak anak pada seluruh SKPD dan instruksi tentang sekolah ramah anak dan lain-lain. Namun hal ini belum tercapai sepenuhnya karena masih banyak pelanggaran atau pengabaian terhadap hak anak pada masyarakat, sehingga perlu advokasi dan evaluasi.
Sementara maksud kegiatan ini lanjut Nurhuda untuk meningkatkan kesadaran kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, orang tua dan dunia usaha serta segenap komponen bangsa untuk memenuhi dan menerapkan hak-hak anak berdasarkan Child Right. Yaitu melalaikan, eksploitasi, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, diskriminasi, pemakaian obat-obat terlarang, merokok, pornografi dan lain sebagainya. Peserta Advokasi dan Evaluasi ini berjumlah 75 orang yang terdiri dari Lurah, unsur pendidikan dan Puskesmas se Kota Bukittinggi dan menghadirkan narasumber pemerhati anak Hadi Utomo dan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan KB Pusat.
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan KB Kota Bukittinggi Tati Yasmanarni, SE, MM mengatakan Advokasi dan evaluasi ini dalam rangka persiapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Karena itulah dikumpulkan Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Lurah untuk mempersiapkan diri. Menurut Tati, tahun 2013-2014 kota Bukittinggi baru ditahap madya. Dalam rangka menaikkan status anugerah kita tahun ini menjadi utama, maka kita perlu mengatasi kelemahan-kelemahan. Ada tiga elemen kelemahan kita, kelurahan belum ramah anak, sekolah belum ramah anak dan Puskesmas juga belum ramah anak.
Dalam tahap persiapan ini, Tati Yasmarni berharap seluruh kelurahan sudah menjadi Kelurahan Ramah Anak. Saat ini baru Kelurahan Garegeh yang telah mengikrarkan diri menjadi Kelurahan Ramah Anak dengan beberapa kegiatan ramah Anak. Untuk 23 kelurahan lagi diharapkan segera menyusul. Indikator penilaian dikelurahan juga ada terkait dengan Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas. Salah satu Indikatornya tidak ada lagi Anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Sesuai data kependudukan yang telah dirilis bisa dimanfaatkan untuk melihat Anak yang tidak sekolah. Indikator kedua pastikan semua Anak memiliki akte kelahiran dibuktikan dengan data yang akan kami jemput ke Dinas kependudukan Catatan Sipil. Indikator ketiga pastikan tidak ada anak di kelurahan yang tereksploitasi sebagai pencari nafkah keluarga utama. Hal itu bisa dikerjasama kan dengan Tim PKK pokja dua dikecamatan dan kota. Menyampaikan harapan Walikota, Tati berharap apapun yang kita lakukan harus jelas targetnya. Untuk memastikan kita meraih kembalia anugerah APE, maka tiga Indikator itu harus dipenuhi. Bukittinggi pun wajib meminimalisir kekerasan seksual bagi Anak.
Untuk kepala sekolah, Tati berharap dapat memastikan disekolah ada Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR). Pembinanya selain Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru Bagian Kesiswaan, pengurusnya adalah siswa. Seluruh sekolah adalah sekolah ramah Anak. Harus ada konselor remaja bersertifikat dan pendidik sebaya yang akan memberikan pendidikan kepada teman-temannya. PIKR ini penting dalam rangka persiapan remaja menghadapi kehidupan rumah tangga. Termasuk membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) yang membina siapa saja yang menjadi keluarga remaja. Termasuk guru, satpam, penjaga sekolah, penjual makanan dan orang tuanya sendiri. Sedangkan bagi Puskesmas, Tati berharap puskesmas menjadi Puskesmas Ramah Anak selain tempat berobat tapi ramah Anak. Bagaimana caranya dipuskesmas ada permainan dan ruangan untuk bermain Anak. Apalagi kita telah memiliki Perda no 4 tahun 2015 tentang perlindungan Perempuan dan Anak. Jika ketiga kelemahan itu telah kita tingkatkan, maka Anugerah APE tingkat Utama akan kita raih, tutup Tati Ysmarni. (fika/kominfo)
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Nurhuda sebagai panitia melaporkan Pemerintah telah dan sedang berupaya mewujudkan Bukittinggi Kota Layak Anak dan telah menindak lanjutinya. Yaitu dengan menginisiasi Bukittinggi menuju Kota Layak Anak dengan melaksanakan Program pemenuhan hak-hak anak melalui Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak, instruksi tentang pemenuhan hak-hak anak pada seluruh SKPD dan instruksi tentang sekolah ramah anak dan lain-lain. Namun hal ini belum tercapai sepenuhnya karena masih banyak pelanggaran atau pengabaian terhadap hak anak pada masyarakat, sehingga perlu advokasi dan evaluasi.
Sementara maksud kegiatan ini lanjut Nurhuda untuk meningkatkan kesadaran kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, orang tua dan dunia usaha serta segenap komponen bangsa untuk memenuhi dan menerapkan hak-hak anak berdasarkan Child Right. Yaitu melalaikan, eksploitasi, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, diskriminasi, pemakaian obat-obat terlarang, merokok, pornografi dan lain sebagainya. Peserta Advokasi dan Evaluasi ini berjumlah 75 orang yang terdiri dari Lurah, unsur pendidikan dan Puskesmas se Kota Bukittinggi dan menghadirkan narasumber pemerhati anak Hadi Utomo dan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan KB Pusat.
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan KB Kota Bukittinggi Tati Yasmanarni, SE, MM mengatakan Advokasi dan evaluasi ini dalam rangka persiapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Karena itulah dikumpulkan Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Lurah untuk mempersiapkan diri. Menurut Tati, tahun 2013-2014 kota Bukittinggi baru ditahap madya. Dalam rangka menaikkan status anugerah kita tahun ini menjadi utama, maka kita perlu mengatasi kelemahan-kelemahan. Ada tiga elemen kelemahan kita, kelurahan belum ramah anak, sekolah belum ramah anak dan Puskesmas juga belum ramah anak.
Dalam tahap persiapan ini, Tati Yasmarni berharap seluruh kelurahan sudah menjadi Kelurahan Ramah Anak. Saat ini baru Kelurahan Garegeh yang telah mengikrarkan diri menjadi Kelurahan Ramah Anak dengan beberapa kegiatan ramah Anak. Untuk 23 kelurahan lagi diharapkan segera menyusul. Indikator penilaian dikelurahan juga ada terkait dengan Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas. Salah satu Indikatornya tidak ada lagi Anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Sesuai data kependudukan yang telah dirilis bisa dimanfaatkan untuk melihat Anak yang tidak sekolah. Indikator kedua pastikan semua Anak memiliki akte kelahiran dibuktikan dengan data yang akan kami jemput ke Dinas kependudukan Catatan Sipil. Indikator ketiga pastikan tidak ada anak di kelurahan yang tereksploitasi sebagai pencari nafkah keluarga utama. Hal itu bisa dikerjasama kan dengan Tim PKK pokja dua dikecamatan dan kota. Menyampaikan harapan Walikota, Tati berharap apapun yang kita lakukan harus jelas targetnya. Untuk memastikan kita meraih kembalia anugerah APE, maka tiga Indikator itu harus dipenuhi. Bukittinggi pun wajib meminimalisir kekerasan seksual bagi Anak.
Untuk kepala sekolah, Tati berharap dapat memastikan disekolah ada Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR). Pembinanya selain Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru Bagian Kesiswaan, pengurusnya adalah siswa. Seluruh sekolah adalah sekolah ramah Anak. Harus ada konselor remaja bersertifikat dan pendidik sebaya yang akan memberikan pendidikan kepada teman-temannya. PIKR ini penting dalam rangka persiapan remaja menghadapi kehidupan rumah tangga. Termasuk membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) yang membina siapa saja yang menjadi keluarga remaja. Termasuk guru, satpam, penjaga sekolah, penjual makanan dan orang tuanya sendiri. Sedangkan bagi Puskesmas, Tati berharap puskesmas menjadi Puskesmas Ramah Anak selain tempat berobat tapi ramah Anak. Bagaimana caranya dipuskesmas ada permainan dan ruangan untuk bermain Anak. Apalagi kita telah memiliki Perda no 4 tahun 2015 tentang perlindungan Perempuan dan Anak. Jika ketiga kelemahan itu telah kita tingkatkan, maka Anugerah APE tingkat Utama akan kita raih, tutup Tati Ysmarni. (fika/kominfo)
Komentar
Pemerintah Kota Bukittinggi
Komentar