• Admin
• 0 Komen

Agar APBD Efektif, Efisien dan Akuntabel 233 Pejabat Ikuti Sosialisasi dan Bimtek Permendagri No 33 Tahun 2017

Sebanyak 233 orang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemko Bukittinggi mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemko Bukittinggi, Rabu (06/09) di Auditorium Perpusnas Bung Hatta. Sosialisasi dan Bimtek yang diselenggarakan Badan Keuangan itu di buka langsung Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.

Menurut Ketua Panitia yang Juga Kepala Badan Keuangan Herriman, Sosialisasi dan Bimtek sebagai wujud pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku. Antara lain Pasal 309 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah, Permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri no 21 tahun 2011 pasal 1 ayat 9 dan Permendagri no 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Tujuan Sosialisasi penyusunan APBD menurut Herriman untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman pejabat pengambil kebijakan dalam penyusunan APBD. Sementara tujuan Bimtek agar aparatur pemerintah daerah khususnya Pejabat Eselon yang ditunjuk sebagai PPTK dapat lebih memahami dan mandiri dalam proses penyusunan APBD. Tujuan akhirnya agar APBD yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam sambutannya mengatakan Sosialisasi dan Bimtek hari ini merupakan langkah awal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan lebih cepat dengan tujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diharapkan.

Ramlan berpendapat, dengan berbagai regulasi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin berorientasi kepada kepentingan public, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Indikator utama mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Karena itu Ramlan meminta perhatian peserta terhadap beberapa hal. Seperti perhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 dan secara substansial APBD tetap diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif. “Secara khusus saya menitipkan kepada Sekda selaku Ketua TAPD untuk mendorong SKPD agar mempercepat penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan jadwal dan tahapan proses yang ada”, ujar Ramlan.

Hal lain yang harus diperhatikan lanjut Ramlan adalah penyusunan KUA dan PPAS harus berpedoman pada RKPD tahun 2018 dan Prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2018, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Lalu dalam pembahasan penyusunan anggaran hindari kongkalingkong. Pastikan anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas sehingga berjalan efisien. Ubah mindset money follw function dan money follow organization menjadi money follow programme. Terakhir perhatikan pemberian hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan dilakukan secara selektif dengan criteria yang jelas sesuai peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan dan bantuan sosial

Sesuai jadwal sosialisasi Permendagri no 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dilasakan pada Rabu (06/09) di Auditorium Perpusnas Bung Hatta dan diikuti 141 orang dari Pejabat Eselon II, Eselon III dan Kepala SMPN. Sedangkan Bimtek nya sendiri berlangsung dua hari yaitu 7 s/d 8 September bertempat diruang seminar Perpusnas Bung Hatta dan diikuti 73 orang dari Pejabat perencanaan, pejabat keuangan dan operator perencanaan ditambah 19 panitia merangkap peserta. Narasumber terdiri dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, Bapak Ikhsan Durgahayu dan Vivin Gunawan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri. (fika)