• Admin
• 0 Komen

30 Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan se Jawa Tengah Timba Ilmu Kependudukan ke Bukittinggi

Ternyata, selain segudang prestasi Kota Bukittinggi beberapa waktu terakhir, masih ada satu prestasi Bukittinggi yang belum terekspose. Bukittinggi ternyata menjadi Percontohan Nasional untuk kinerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerjanya. Hal itu terungkap saat Rombongan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan se Propinsi Jawa Tengah melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi. Kedatangan rombongan itu terjadi pada Jumat (29/07) dan disambut langsung Walikota Bukittinggi di Ruang Rapat Utama Balaikota Bukittinggi. Rombongan dipimpin Wika Bintang yang  merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah dan beranggotakan 29 Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Se Jawa Tengah.

Pimpinan rombongan ibu Wika Bintang mengatakan keberadaan kota Bukittinggi sebagai Percontohan Nasional untuk masalah kependudukan itulah yang menjadi alasan utama kunker. Wika Bintang berharap dengan kunjungan ini Jawa Tengah dapar menjaring informasi dan menambah ilmu tentang pengelolaan kependudukan. Memang kelemahan yang dirasakan tentang pengelolaan kependudukan di Jawa Tengah adalah Jaringan yang belum bagus serta kekurangan ketersedian blanko KTP. Sementara ini terpaksa mengeluarkan Surat Keterangan Telah Rekam Data bagi masyarakat yang bersangkutan namun KTP Elektroniknya belum bisa diterbitkan. Satu hal lagi yang ingin mereka ungkap dari Bukittinggi adalah bagaimana meningkatkan keasadaran masyarakat untyuk segera mengurus Akte Kematian.

Jawa Tengah ungkap Wika Bintang memiliki jumlah penduduk 35 juta jiwa lebih. Dari angka itu telah terealisasi KTP Elektronik sejumlah 93 %. Realisasi Akte Kelahiran mencapai 80,2%. Sementara realisasi Akte Kematian masih rendah. Walaupun telah bekerja keras, Wika Bintang masih merasakan pelayanan prima kepada masyarakat masih kurang. Banyak warga masyarakat yang protes bahkan ada yang curhat ke media sosial. Sementara Direjen Kependudukan berharap seluruh data kependudukan dapat enjadi satu-satunya data tunggal terhadap warga negara Indonesia. Namun sepertinya tahun 2016 ini  Jawa Tengah belum bisa mewujudkannya.

Walikota Bukittinggi H. M. Ramlan Nurmatias, SH mengatakan walaupun Bukittinggi memiliki empat potensi unggulan seperti Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Kesehatan, namun masalah kependudukan tetap menjadi target kinerja yang sangat penting. Hal itu tertuang dalam visi dan misi Kota Bukittinggi. Apalagi posisi Bukittinggi yang dikelilingi 8 Kab/ Kota, cukup memberikan masalah kependudukan berikut segenap beban negatif yang ditimbulkannya. Aslinya penduduk Bukittinggi hanya berjumlah 116 ribu jiwa lebih. Namun siang hari saat denyut perekonomian bergerak, penduduk Bukittinggi bisa mencapai 400 ribu jiwa lebih. Hal itu diakui Ramlan akibat gerak potensi Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Kesehatan yang terjadi di Bukittinggi.

Tepatnya jumlah penduduk Bukittinggi menurut Ramlan berjumlah 116.298 jiwa. Sementara Kepala Keluarga yang terdaftar mencapai 31.276 KK. Dari jumlah itu masyarakat yang telah Wajib KTP mencapai  79.790 jiwa. Saat ini telah direkam sekitar 71.112 jiwa atau sekitar 89,12%. Lebihnya masih belum rekam atau masih memiliki beberapa kendala. Tapi pada dasarnya masalah blanko KTP di Bukittinggi cukup dan aman walaupun tidak banyak. Berkaitan dengan Akte Kelahiran, di Bukittinggi kematian seseorang akan sangat berpengaruh kepada warisan maka mau tidak mau masyarakat akan segera mengurus Akte Kematiannya. Agar masalah warisan dapat segera dituntaskan. Walaupun telah menjadi percontohan nasional, Ramlan tetap berharap target kinerja agar KTP bisa selesai hanya dalam waktu satu jam dapat segera terwujud. Ramlan mengakui aparatur kependudukan di Kota Bukittinggi telah bekerja keras maksimal mengelola masalah kependudukan dengan merangkul RT RW, Kelurahan, Kemenag dan Pengadilan Agama serta sektor terkait lainnya. Apalagi pengurusan akte kependudukan itu gratis. Sejauh ini belum ada protes ataupun keluhan yang disampaikan masyarakat. (fika/kominfo)