• Admin
• 0 Komen

Jokowi Rapat Kerja Bersama Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Tahun2015 di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/04). Raker Pemerintah Tahun 2016 dengan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota beserta Wakil hasil Pilkada serentak Tahun 2015 itu dalam rangka pengarahan khususnya terkait anggaran. Disamping itu juga membahas berbagai permasalahan antara lain mengenai peningkatan sektor pertanian, penguatan infrastruktur perhubungan dan maritim, dan ekonomi kreatif. Rapat koordinasi ini diikuti 416 Kabupaten dan 98 Kota termasuk Bukittinggi tentunya.

Lebih lanjut Jokowi menyampaikan 3 hal, yaitu pertama masalah persaingan kompetisi, deregulasi dan anggaran, 3 hal ini penting untuk kita ketahui bersama agar kita punya garis yang sama dalam kelola pemerintah. Kondisi global dunia berubah dengan cepat. Jika sebuah negara goncang maka kita akan terkena imbasnya. Kita sudah masuk dunia persaingan. Sekarang MEA, sebentar lagi dengan uni eropa, dengan blok AS, dengan Blok China. Jika kita tolak produk kita akan kalah bersaing ditengah keterbukaan.

Mulai Tahun 2017-2018 akan ada keterbukaan total, termasuk masalah dana di perbankan. Berkaitan dengan kemudahan berusaha Indonesia berada di posisi 109, masih kalah dari singapura di urutan 1, malaysia diurutan 10 dan thailand diurutan ke 49. Jokowi menginginkan adanya regulasi yang memudahkan untuk kecepatan buka usaha. Jangan ada Perda yang menghambat. Utamakan UMKM dan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Para investor kita sudah antri, tapi jangan perlambat dengan ijin yang ribet. Kalau bisa siap satu jam kenapa tidak. Seperti SIUP, TDP, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Menghadapi persaingan dunia saat ini, Jokowi mengarapkan kita semua berbenah. Terutama Pemerintah Pusat, propinsi dan daerah harus berbenah untuk memenangkan persaingan itu. Karena pesaing-pesaing kita sudah mulai banyak. Mau atau tidak mau, niat atau tidak niat kita harus perbaiki sistem, percepat dan perbaiki pelayanan. Inilah perlunya deregulasi lanjut Jokowi.  Jokowi meminta Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur agar deregulasi ini betul-betul dilihat, diperhatikan betul dan disederhanakan.

Sejauh ini anggaran belanja kita banyak habis di belanja operasional, belanja rutin dan belanja barang. Usahakan belanja operasional yang perlu saja. Belanja barang yang prioritas saja dan usahakan beli produksi dalam negeri. Kan kualitasnya sama. Belanja modal untuk pembangunan harus diperbesar karena memang dibutuhkan. Agar hasil anggaran itu nampak, maka harus jelas fokusnya kepada apa. Jika fokus ke pendidikan maka fokus kesana. Jika fokus ke perhubungan harus fokus kesana. Sehingga APBD itu betul-betul dirasakan masyarakat hasilnya.

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, menurut Jokowi pertumbuhan ekonomi didaerah akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau pertumbuhan ekonomi daerah baik maka pertumbuhan ekonomi nasional pun akan  baik. Realisasi serapan APBD itu mempengaruhi perekonomian didaerah. Mempengaruhi pergerakan uang didaerah. Kendalikan agar diawal tahun proyek dan program telah dimulai. Begitu diketok langsung mulai, Februari sudah mulai atau maksimal Maret sudah mulai program kegiatan. Dengan proyek diawal sehingga kualitasnya baik. Proyek tepat waktu, sesuai jadwal, pelan-pelan, pas tiba waktunya tinggal bayar. Semua itu berada ditangan kendali Kepala Daerah. Karena itu Kepala Daerah yang baru jangan sampai kena arus rutinitas birokrasi yang tidak baik. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah diawal tahun sudah nampak dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Berkaitan dengan inflasi, Jokowi mengharapkan Kepala Daerah dapat terus memantau dan mengawasi. Semua daerah harus punya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Cek terus terutama berkaitan dengan bahan pokok. Usahakan harga-harga lebih murah dan stabil. Sehingga rakyat mudah dan murah membeli barang.

Terakhir Jokowi berharap para Kepala Daerah yang baru dapat menjadi tim yang solid bagi negara kita. Antara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat menjadi dwi tunggal yang saling melengkapi, yang saling mengisi, yang saling memperkuat dan tidak terpecah. Sekarang setelah Pilkada, rangkul kembali semua golongan. Tidak ada blok-blok lagi. Semua inovasi, kinerja dan sepak terjang Kepala Daerah ditunggu dan diharapkan masyarakat kita. Kerja nyata kita sangat ditunggu rakyat kita.

Sementara, Walikota Ramlan Nurmatias menghadiri langsung kegiatan tersebut di Istana Negara bersama wakil Walikota H. Irwandi. Keduanya menyatakan siap melaksanakan penegasan yang telah disampaikan Kepala Negara, terutama sekali berkaitan berbagai program prioritas dan mendesak yang harus dilaksanakan di Kota Bukittinggi. Pada kesempatan itu, Walikota Ramlan dan Wawako Irwandi sempat berfoto dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Pada kesempatan itu juga hadir langsung Ketua TP-PKK Kota Bukittinggi Yesi Ramlan dan Wakil Ny. Khadijah Irwandi. Keduanyapun foto bersama Ibunegara.  (fika/kominfo)