• Admin
• 0 Komen

Fraksi DPRD Berikan Pemandangan Umum Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020

Hari ini, Selasa (01/09), DPRD Kota Bukittinggi kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap Nota Keuangan dan rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota kemaren (31/08). Rapat yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Irwandi serta unsur Forkopimda, dibuka oleh Ketua DPRD, H.Herman Sofyan, untuk kemudian mendengarkan pemandangan umum tiap-tiap fraksi.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Alizarman dalam awal pemandangan umumnya  memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih Pemerintah Kota  mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemda Tahun Anggaran 2019 dari BPK RI, serta mengharapkan capaian prestasi yang telah diraih dalam lima tahun terakhir menjadi pendorong untuk bekerja lebih keras lagi untuk memajukan pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi. Selanjutnya fraksi Partai Demokrat menyampaikan saran kepada Pemerintah Kota untuk memangkas kegiatan yang tidak prioritas dan memaksimalkan kegiatan yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat dalam menutupi kondisi defisit pada Ranperda Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2020. Fraksi Partai Demokrat juga meminta Pemerintah Kota untuk memaksmalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah dibahas dalam Perubahan KUA dan PPAS. Menanggapi tentang perkembangan Covid-19 di kota Bukittinggi, fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota serta kelanjutan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.           

Selanjutnya, fraksi Nasdem PKB melalui juru bicaranya Zulhamdi Nova Candra IB menyampaikan fraksinya secara prinsip telah menyetujui seluruh usulan program dan kegiatan dalam Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota. Lebih lanjut fraksi Nasdem PKB mengingatkan Pemerintah Kota agar tidak gegabah dalam melakukan penyisiran anggaran kegiatan untuk menutupi kondisi defisit, terutama kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada.

Sementara itu fraksi Karya Pembangunan melalui juru bicaranya H.Syafril dalam pemandangan umumnya mengingatkan dan menyarankan Pemerintah Kota agar mengevaluasi beberapa hal yang berpotensi menjadi permasalahan pada akhir tahun anggaran, seperti: pelaksanaan pekerjaan fisik, pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan proses tender, pelaksanaan kegiatan yang regulasinya masih dalam proses pembahasan di tingkat Pusat, serta pelaksanaan kegiatan yang diyakini tidak dapat dilaksanakan dengan alasan keterbatasan SDM dan sarana prasarana. Fraksi Karya Pembangunan juga menyoroti kebijakan mengenai Pendapatan Daerah, pelaksanaan efisiensi dan penghematan belanja, serta kinerja aparatur dikarenakan masih tingginya SiLPA. 

Pemandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasioal (PAN) yang disampaikan oleh Drs.Nofrizal Usra meminta penjelasan upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota dalam meningkatkan PAD dalam hal pandemi Covid-19 masih terjadi sampai akhir tahun, serta penjelasan terkait berkurangnya Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Terhadap pos Belanja Daerah, fraksi Partai PAN menyoroti tentang pengurangan anggaran Belanja Modal serta permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sementara terhadap pos Pembiayaan Daerah, fraksi Partai PAN mempertanyakan penggunaan SiLPA untuk menutup defisit anggaran.

Pada penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra oleh juru bicaranya Shabirin Rachmat, terhadap pos Pendapatan Daerah, fraksi tersebut mempertanyakan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Fraksi Partai Gerindra juga mengingatkan agar alokasi Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Fraksi tersebut juga menyoroti persoalan terkait SiLPA, pembangunan serta rencana operasionalisasi RSUD, persoalan terkait dengan para pedagang di Pasa Ateh, serta keberlanjutan rencana pembangunan gedung DPRD. 

Terakhir, dalam pemandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh juru bicaranya H.Ibra Yasser, fraksi PKS mempertanyakan faktor-faktor di luar dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan terhadap target PAD. Terhadap pos Belanja Daerah, fraksi PKS mempertanyakan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan koperasi. Terkait kondisi defisit pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, fraksi PKS meminta penjelasan sektor apa saja yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan kegiatan-kegiatan SKPD apa saja yang berpeluang untuk dilakukan rasionalisasi.  

Besok, Rabu (02/09), DPRD Kota Bukittinggi kembali akan menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.