• Admin
• 0 Komen

Upaya Kurangi Kemiskinan, Pemko Gelar Rakor

Guna mengevaluasi dan mengetahui isu-isu strategis terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi serta mencari dan menformulasikan program intervensi penanggulangan kemiskinan, diadakan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bukittinggi pada senin (21/10) di Ruang Rapat Utama Balaikota Bukittinggi. Rakor dipimpin langsung Walikota Bukittinggi dan dihadiri Ketua TP PKK, SKPD terkait, BPS, BAZNAS, BPR Jam Gadang, PSM, BPJS, PLN, Camat serta instansi terkait lainnya.

Sekretaris Bappelitbang Albertiusman dalam laporannya mengatakan, “Rakor ini merupakan kegiatan rutin dan sebagai media untuk berkoordinasi dan membicarakan hal yang terkait dengan upaya mengurangi angka kemiskinan di Bukittinggi. program intervensi penanggulangan kemiskinan terus berlangsung dan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki program intervensi penanggulangan kemiskinan dan diharapkan semua stakeholder termasuk BUMN dan perbankan dapat secara aktif mengambil bagian dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi”, sebutnya

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan menyikapi kondisi kemiskinan di Bukittinggi, perlu dirumuskan beberapa strategi. Seperti strategi tentang penggunaan data BDT agar pemanfaatannya optimal sehingga akan mendorong program intervensi penanggulangan kemiskinan tersebut tepat sasaran, strategi dalam menurunkan angka kemiskinan (mengurangi jumlah rumah tangga miskin) seperti penyusunan indicator kemiskinan daerah, mengidentifikasi penyebab kemiskinan dengan pendekatan kelurahan, membatasi arus migrasi masuk terhadap warga kurang mampu dari daerah lain. Selanjutnya strategi dalam mengurangi beban rumah tangga miskin lewat bansos dan bantuan lainnya serta strategi dalam pemberdayaan masyarakat miskin lewat pengembangan Kampung KB, Kube-kube dan menggerakkan Dasawisma.

Selanjutnya Ramlan mengharapkan Ketua TKPK segera mengkoordinir penyusunan Indikator Kemiskinan Daerah sendiri. Karena ia yakin dan percaya kondisi rumah tangga miskin di Kota Bukittinggi tidak sama dengan kondisi di daerah lain. Ia juga yakin, rumah tangga paling miskin (desil 1) di Bukittinggi pasti akan lebih baik kehidupannya jika dibandingkan dengan rumah tangga miskin di Jawa, Kalimantan atau bahkan Papua.

Karena indicator kemiskinan itu berlaku nasional. Sudah saatnya kita mempunyai parameter sendiri dalam menentukan kemiskinan ini. Nantinya kita tetap akan menjadikan BDT Kepmensos sebagai data tunggal untuk intervensi yang berasal dari APBN naum untuk APBD akan kita gunakan data yang telah kita hitung berdasarkan parameter yang kita tetapkan sendiri.

Ramlan mengharapkan semua elemen bergerak menanggulangi kemiskinan, optimalkan program-program yang dirancang untuk penanggulangan kemiskinan. Kurangi beban rumah tangga miskin dengan mengoptimalkan bantuan sosial dan bantuan lainnya. Dan yang sangat penting adalah program pemberdayaan agar mereka bisa keluar dari kemiskinan. (Ylm)