• Admin
• 0 Komen

Musrenbang Diharapkan Dapat Meningkatkan Swadaya Masyarakat

Musrenbang Diharapkan Dapat Meningkatkan Swadaya Masyarakat

Bukittinggi, humas

Guna merencanakan arah pembangunan Kecamatan ABTB demi pembangunan Kota Bukittinggi kedepan, Senin (21/03) Kecamatan ABTB melakukan Musrenbang di Hall Kantor Camat ABTB. Turut hadir dalam pembukaan Musrenbang Wakil Walikota Bukittinggi H. Irwandi, SH, Anggota DPRD Propinsi Sumbar Dapil 3 Drs. H. Aristo Munandar, Anggota DPRD Kota Bukittinggi Dapil Kecamatan ABTB Fauzan Hafiz, SE, MBA, MALS, Drs. Rismaidi, SH dan Hj. Nursyida, A.Ma. Pd, Kepala Bappeda Yunizar, SE dan SKPD terkait serta tokoh-tokoh masyarakat.

Maksud dan tujuan Musrenbang menurut Camat ABTB Ardiwan, Aziz, SSTP adalah dalam rangka menyaring kembali usulan kegiatan kita yang telah disepakati didalam Musrenbang Kelurahan beberapa waktu yang lalu. Dalam Musrenbang Kecamatan ini delegasi dari Kelurahan tetap hadir. Sejauh ini ungkap Ardiwan, Kecamatan ABTB telah merekap 72 usulan kegiatan dari 8 kelurahan. Ke 72 kegiatan itulah yang akan kita kunyah-kunyah hari ini.

Ketua Bappeda Kota Bukittinggi H. Yunizar, SE mengatakan Musrenbang adalah upaya menyusun rencana pembangunan Bukittinggi untuk tahun 2017. Dalam Musrenbang inilah dipertemukan perencanaan dari bawah sesuai usulan masyarakat dengan perencanaan dari atas sesuai perencanaan Pemko. Di Musrenbang Kecamatan ini terkumpul usulan Musrenbang Kelurahan berdasarkan potensi yang ada ditingkat kelurahan. Menurut Yunizar, kumpulan usulan itu masih perlu dibahas secara mendetail sehingga patut dan layak menjadi sebuah dokumen yang nantinya akan terwujud menjadi Rencana Strategis Kota Bukittinggi tahun 2017.

Untuk usulan fisik lanjut Yunizar masih ada tanah yang belum jelas dan belum tuntas masalahnya. Sedangkan untuk usulan pemberdayaan masyarakat masih ditemukan usulan yang tidak jelas sasaran dan target yang akan dicapai. Termasuk kejelasan potensi masyarakat yang membutuhkan. Ada hal baru tahun ini ungkap Yunizar. Kevalidan data akan terjamin dengan aplikasi e-planning. Sehingga dapat dilihat siapa saja demi keterbukaan informasi publik. Bahan hasil Musrenbang ini nantinya akan menjadi rencana kerja SKPD terkait untuk tahun 2017.

Sementara Wakil walikota Bukittinggi H. Irwandi, SH dalam kesempatan itu mengatakan Musrenbang adalah  suatu momen penting bagi pembangunan dan perkembangan kota kita kedepan. Musrenbang adalah suatu langkah dari sistem perencanaan pembangunan yang diawali dari urun rembuk Kelurahan sampai kepada Musrenbang Nasional. Musrenbang juga merupakan aspirasi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Nantinya akan disingkronkan dengan kebijakan Pemko Bukittinggi. Irwandi berharap hasil Musrenbang betul-betuk didasarkan kepada kebutuhan bukan keinginan dan kepentingan kelompok. Selama ini Musrenbang lebih berorientasi kepada masalah fisik dan perekonomian masyarakat. Namun permasalahan sosial masih kurang terangkat
Kita tahu persis bahwa kota kita dipermukaan saja terlihat nyaman. Namun ditingkat bawah sangat banyak masalah. Seperti masalah-masalah sosial yang mulai marak.

Dalam Musrenbang ini diharapkan ada langkah strategis yang dihasilkan untuk mengatasi hal itu. Irwandi pun berharap didalam musrembang lebih menampilkan partisipasi masyarakat. Bagaimana keaktifan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Membangun semangat gotong royong membangun swadaya. Memang ada hal-hal yang merupakan domain pemerintah. Tapi ada juga hal-hal yang bisa diswadayakan masyrakat. Tolong RT dan RW dapat menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kebersamaan. Membangun kepedulian terhadap kota. Sehingga kota kita lebih baik lagi. Kami yakin semua kita ingin kota kita maju dan berkembang. Dengan pengorbanan dan keikhlasan kita gapai cita-cita.

Sedikit menyinggung kehadiran anggota DPRS Propinsi, Wakil Walikota Bukittinggi H. Irwandi, SH mengatakan cukup banyak permasalahan yang kita hadapi di Bukittinggi. Banyaknya aset-aset propinsi yang ada di Bukittinggi. Sementara Propinsi tidak kelihatan melakukan pemanfaataan terhadap aset itu, namun Bukittinggi tidak bisa memanfaatkannya. Harapan Pemko Bukittinggi, Propinsi Sumbar bersedia menyerahkan aset ke Bukittinggi sehigga dapat dimanfaatkan. Karena  kewenangan pelimpahan aset juga termasuk kewenangan DPRD Propinsi. (fika)